JAKARTA – Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuka secara detail klaim big data masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu Serentak 2024.
Hal ini menurut Baidowi, agar masyarakat tidak keliru dan menaruh rasa curiga terhadap Luhut soal big data dari 110 juta masyarakat pengguna medsos yang tak tertarik dengan Pemilu 2024.
“Jadi, persoalan big data itu perlu dibuka kepada publik, big data seperti apa yang dimaksudkan?,” ujar Baidowi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Maret.
“Kalau basisnya adalah media sosial, seseorang patut dicurigai patut diduga memiliki lebih dari satu akun,” sambungnya.
Terkait wacana penundaan Pemilu 2024, Baidowi menuturkan, PPP tidak mengacu pada survei dan big data sebagaimana diklaim sejumlah politikus. Sebab kata dia, PPP akan tetap mematuhi konstitusi atau UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pemilu dilakukan lima tahun sekali.
“Dan masa jabatan presiden adalah masa jabatannya sekali dan bisa dipilih sekali lagi,” tegas pria yang akrab disapa Awiek itu.
Karena itu, Anggota Komisi VI DPR RI ini menilai Luhut harus memberikan penjelasan soal big data yang dimaksudkan. Agar klaim masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda bisa terang benderang.
“Sebaiknya Pak Luhut menyampaikan data saja secara gamblang yang beliau katakan, jelaskan aja ke publik mana basisnya seperti apa supaya clear persoalan ini,” pungkas Awiek.