Berbicara tentang organisasi politik di Indonesia, dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru adalah PPP dan juga PDI. Keduanya merupakan penggabungan dari beberapa organisasi politik yang sudah ada sebelumnya.
Penggabungan atau fusion parpol tersebut merupakan kebijakan Presiden Soeharto selaku pemimpin Orba dalam rangka mencapai stabilitas politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada akhirnya, hanya ada tiga partai politik saja yang dikenal dan berhak mengikuti Pemilu setiap 5 tahun pada masa Orba. Hingga akhirnya Orba mulai runtuh dan lahirlah parpol-parpol baru di Indonesia. Sehingga dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru adalah PP dan PDI.
Pemerintahan Masa Orde Baru
Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto pasca berakhirnya Orde Lama atau kekuasaan Presiden Soekarno. Hal itu ditandai dengan keluarnya Supersemar pada tanggal 11 Maret 1966.
Orba sendiri berlangsung antara tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Meski diwarnai dengan aksi korupsi yang cukup tinggi, ekonomi di masa Orde Baru dinilai sangat berkembang.
Keterlibatan organisasi politik di masa ini sejatinya sangat terbatas karena praktis hanya ada 3 parpol saja yang berpartisipasi dalam Pemilu. Selain itu, partai Komunis juga dibubarkan dan dilarang berdiri.
Di masa-masa awal Orba, kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil. Tingkat Inflasi yang tinggi juga menjadi permasalahan sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terhambat.
Kondisi ini mendorong pemerintahan Soeharto untuk membuat program jangka pendek Repelita. Program tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan inflasi sehingga produksi dalam negeri bisa meningkat.
Dua Partai Hasil Penyederhanaan Partai pada Masa Orde Baru adalah PDI dan PPP
Dalam masa pemerintahan Orba, hanya ada 3 parpol saja yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Dua di antaranya terbentuk dari proses fusion (penggabungan) dari beberapa parpol besar sebelumnya.
Dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terbentuk dari gabungan PNI, Partai Katolik, IPKI, Parkindo, dan Partai Murba. Sementara PPP merupakan gabungan dari PSII, Parmusi, NU, dan PERTI.
Sementara itu, ada Golongan Karya (Golkar) yang menjadi organisasi politik di masa Orde Baru yang dianggap sebagai wadah bagi orang-orang dengan karya (petani, TNI, seniman, dan sebagainya).
Golkar bukan merupakan gabungan organisasi politik seperti PDI dan PPP, tetapi sudah berdiri sejak tahun 1964. Organisasi inilah yang menjadi kendaraan politik presiden Soeharto di setiap Pemilu yang berlangsung.
Oleh karena dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru adalah PDI dan PPP saja, persaingan antar parpol dalam Pemilu tidak terlalu sengit dan cenderung formalitas saja.
Kenapa Dilakukan Penyederhanaan Partai Politik?
Penetapan hanya ada tiga parpol saja dalam pemerintahan Orba dilatarbelakangi oleh kegagalan konstituante tahun 1955-1959. Hal itu disampaikan oleh Presiden Soeharto kepada para ketua parpol pada saat itu.
Soeharto berpendapat bahwa terlalu banyak parpol atau organisasi politik nyatanya hanya menghasilkan debat tanpa ada hasil. Oleh karena itu, penyederhanaan parpol perlu dilakukan, yaitu dari sembilan menjadi tiga saja.
Dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru adalah PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Parkindo, dan IPKI. Selanjutnya ada PPP yang merupakan gabungan dari PSII, NU, PERTI, dan Parmusi.
Proses penggabungan tersebut dilakukan pada tahun 1973 atau 2 tahun setelah gagasan penggabungan parpol dimunculkan. Setelah itu, ketiga parpol resmi mengikuti Pemilu yang pertama pada tahun 1977.
Selain itu, penamaan parpol juga tidak boleh menggunakan atribut keagamaan atau golongan tertentu saja. Â Itulah yang mendasari pembuatan nama pada masa Orba, termasuk oleh PDI dan PPP.
Pemilu di Masa Orde Baru
Pada masa pemerintahan Soeharto, tercatat ada 6 kali Pemilu. 5 di antaranya hanya diikuti oleh 3 parpol saja. Hal itulah yang membuat penyelenggaraan Pemilu di masa Orba unik dibanding sebelum dan sesudahnya.
Adapun Pemilu tersebut terjadi pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Khusus untuk Pemilu tahun 1971, peserta Pemilu masih cukup banyak, yaitu mencapai 10 parpol.
Dalam pelaksanaannya, Golkar selalu menjadi pemenang Pemilu sehingga Presiden Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden selama 6 periode. Kemenangan tersebut seolah membuat parpol di Indonesia hanya ada satu saja, yaitu Golkar.
Dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru adalah salah satu faktor yang membuat arah politik di masa Orde Baru bisa dikendalikan. Suara dari aparatur negara juga lebih mengarah kepada Golkar saja.
Runtuhnya Masa Orde baru
Pemerintahan Orde Baru berakhir pasca terjadinya krisis politik dan ekonomi di tahun 1997 – 1998. Kejadian itu juga memicu gerakan masa yang terdiri dari berbagai kalangan, termasuk di antaranya mahasiswa.
Setelah runtuhnya masa Orba, parpol baru mulai bermunculan dan menghadirkan demokrasi yang lebih terbuka lagi. Dimulainya babak baru demokrasi di Indonesia ini juga disebut dengan reformasi.
Meskipun dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru adalah salah satu upaya pemerintah Orba untuk melancarkan kekuasaannya. PPP dan PDI tetap bertahan sampai sekarang dan tidak dipecah lagi.
Saat itu, Presiden Habibie yang sebelumnya menjadi wakil Presiden secara otomatis diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto. Dari sini berbagai perubahan pasca reformasi mulai diterapkan.
Selain itu, peran MPR dan DPR juga sudah mulai kembali sebagaimana mestinya. Pemilu-Pemilu selanjutnya juga sudah diikuti oleh banyak parpol, begitu juga jatah kursi di parlemen.
Demi menjaga kekuasaannya, pemerintah Orba berhasil menyederhanakan jumlah parpol menjadi 3 saja. Dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru adalah PDI dan PPP.