Jakarta – Ketua Fraksi PPP DPR RI M. Amir Uskara meminta usulan pemerintah melalui Kemenag mengenai biaya haji tahun 2023 sebesar Rp69,1 juta per jamaah agar ditinjau ulang. Pasalnya, usulan itu sangat memberatkan masyarakat yang sedang berusaha pulih setelah pandemi Covid-19.
“Usulan Kemenag RI ini diharapkan dapat dikaji dan ditemukan solusi terbaiknya sehingga tidak memberatkan jamaah atau justru menimbulkan masalah baru,” kata Amir Uskara saat menjadi keynote speaker seminar Fraksi PPP DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat.
Amir juga mengatakan, usulan kenaikan biaya haji dari Kemenag itu membuat resah masyarakat di akar rumput. Bahkan, ada masyarakat yang menarik dana hajinya karena merasa tidak mampu membayar lagi.
Diketahui, biaya haji tahun 2023 dalam tahap pembahasan. Saat ini perwakilan Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari unsur pemerintah dan DPR RI berada di Arab Saudi. Mereka tengah mengecek langsung perkembangan tarif layanan haji di sana.
Anggota dewan dari Dapil Sulawesi Selatan ini berharap ada efisiensi tarif layanan haji sehingga biaya haji bisa kembali ditekan. Dia juga berharap agar tidak ada ketimpangan terlalu tinggi antara biaya haji tahun 2023 dibanding biaya haji tahun sebelumnya, yaitu Rp39,8 juta per jamaah.
“Kenaikannya jangan terlalu tinggi karena dapat memberatkan jamaah, apalagi sosialisasi tentang kenaikan ini kurang dan jangka waktunya pendek, tetapi kita juga berharap keberlangsungan keuangan haji kita tetap terjaga,” terang Amir.
Kepala Divisi Tresuri dan Pengendalian Keuangan BPKH Irwanto mengatakan, keuangan haji saat ini pada kondisi yang sehat dan siap mendukung pelaksanaan haji tahun 2023.
Dia kembali mengatakan, BPIH 2023 yang diusulkan Kemenag sebesar Rp98,9 juta per jemaah. Dari dana itu, yang diusulkan ditanggung jamaah haji adalah Rp69,1 juta. Sisanya disubsidi dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH. Atau dengan proprosi 70 persen tanggungan jamaah dan 30 persen subsidi dari BPKH.
“Kami menunggu keputusan dari DPR RI dan Kemenag. Berapa finalnya BPIH tahun 2023 nanti,” ucap Irwanto saat menjadi pembicara seminar Fraksi PPP DPR RI.
Sebagai informasi, seminar Fraksi PPP DPR RI ini bertema “Merespons tingginya biaya haji: implikasinya terhadap jemaah dan keuangan haji”. Setelah paparan keynote speaker M. Amir Uskara, dilanjut paparan pemateri yaitu Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, anggota DPR RI KH. Muslich Zainal Abidin, dan Kepala Divisi Tresuri dan Pengendalian Keuangan BPKH Irwanto. Moderatornya Tenaga Ahli DPR RI Fraksi PPP Nur Salam.