JAKARTA – Anggota DPR RI, Illiza Sa’aduddin Djamal menilai tindakan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menghentikan pengoperasian amonia, merupakan bukti pemerintah tidak komitmen terhadap upaya swasembada pangan.
Apalagi perusahaan yang memproduksi amonia dan pupuk urea itu, menghentikan operasi PIM-1 dengan alasan tidak adanya pasokan gas.
“Jika PIM berhenti beroperasi bakal terjadi efek domino perekonomian Aceh.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE, memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Serambi Mekkah atau USM penerima beasiswa KIP Kuliah. KIP adalah Kartu Indonesia Pintar. Kuliah umum ini berlangsung di Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Kamis (3/3/2022). (For Serambinews.com)
Para pekerja diperusahaan itu akan merugi, sementara petani akan kesulitan pupuk, hingga potensi inflasi kelompok bahan pangan,” tegas Illiza kepada Serambi, Sabtu (12/3/2022).
Pemerintah, sambung Illiza, seharusnya serius, minimal memastikan alokasi lima kargo gas pertahun sesuai komitmennya.
Karena itu, Illiza mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mencari jalan keluar atas macetnya pasokan gas, serta menemukan solusi permanen.
“Kendala pasokan gas untuk PIM bukan pertama sekali terjadi.
PIM pada 29 Mei 2021 juga sempat hentikan produksi pupuk urea akibat terkendala pasokan gas dari PT Medco.
Sekarang ketidaktersedian gas sebabkan pabrik amonia tidak produksi.
Pemerintah harus menjamin ketersediaan gas,” ujar Illiza.
Anggota Fraksi PPP itu, mendesak Menteri ESDM bergerak cepat menyuplai gas ke PIM-1, selain memastikan PIM-2 terus mendapat gas untuk produksi pupuk urea subsidi untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepri-Riau dan Jambi.(mas)